AJI Malang Kecam Tindakan Polresta Yogya Bubarkan WPFD 2016

AJI Malang Kecam Tindakan Polresta Yogya Bubarkan WPFD 2016

aji

WartaMalang.com | Malang – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang mengecam keras aksi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang membubarkan acara pentas musik dan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta karya Rahung Nasution di Sekretariat AJI Yogyakarta, Senin malam 3 Mei 2016.

Acara itu sendiri merupakan rangkaian peringatan World Press Freedom Day 2016 atau Hari Kebebasan Pers Internasional yang tepat pada 3 Mei. Padahal, konstitusi secara tegas menjamin kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat setiap warga negaranya sesuai Pasal 28 E ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Kepolisian jelas melanggar UUD 1945 dengan tindakannya yang membubarkan diskusi, pentas musik dan pemutaran film itu. Memberangus kebebasan berekspresi, mengancam nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Tidak menutupkemungkinan, tindakan Kepolisian yang lebih berpihak pada kelompok intoleran itu akan memicu aksi antikebebasan lainnya.

AJI Malang juga menilai Kepolisian tidak mampu memahami Undang-Undang Kepolisian. Pasal 1 dan 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dengan jelas menyebutkan Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya polisi mengamankan acara tersebut, bukan malah membubarkannya.

“Kepolisian telah gagal melaksanakan amanat undang – undang dengan tindakannya membubarkan diskusi itu,” kata Ketua AJI Malang, Hari Istiawan, Rabu, 4 Mei 2016.

AJI Malang juga meminta Kepolisian di wilayah Malang Raya tak melakukan tindakan serupa di Yogyakarta. Kepolisian di Malang Raya harus mampu memberikan rasa aman dan menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat serta bekerja secara profesional sesuai perundangan.

Sekedar diketahui, Kepolisian membubarkan acara peringatan World Press Freedom Day 2016 atau Hari Kebebasan Pers Internasional yang digelar di Sekretariat AJI Yogyakarta di pada Selasa, 3 Mei malam kemarin.

Padahal sebelumnya AJI Yogyakarta telah mengirim surat undangan ke Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta Brigadir Jenderal Prasta Wahyu Hidayat dan Kepala Resor Kota Yogyakarta agar hadir di acara itu. Namun sore harinya, sejumlah polisi datang ke Sekretariat AJI Yogyakarta dengan alasan menanyakan surat izin acara. Kepolisian juga beralasan ada kelompok yang tidak setuju dengan pemutaran film tersebut.

Malam itu juga, Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta Komisaris Sigit Haryadi atas perintah Kapolda DIY bersama puluhan massa berseragam kelompok tertentu membubarkan acara itu. Peserta diskusi juga diintimidasi dan kepolisian mengaku akan lepas tangan jika terjadi sesuatu.

“Berkaitan dengan itu, AJI Malang menyatakan .1. Mendesak Kepala Kepolisian RI mengevaluasi kinerja Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, dan Kepala Kepolisian Sektor Umbulharjo yang tidak mampu melindungi hak konstitusi warga negara yang melaksanakan kebebasan bereskpresi, berkumpul, dan berpendapat.

2. Mendesak Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X untuk mencopot Camat Umbulharjo yang ikut mendesak membubarkan acara tersebut. Kami juga meminta Gubernur melindungi keberadaan sekretariat AJI Yogyakarta di lokasi yang saat ini ditempati.

3. Meminta seluruh jajaran pimpinan Muspida Malang Raya agar mampu melindungi, menjamin hak konstitusi warga tentang kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat.,”tandasnya berharap. [wmc-dr]

Comments

comments